Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki menjelaskan, pealisasi pendistribusian beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagian UMKM alami perkembangan. Sekarang ini pendistribusian dana PEN telah capai lebih dari 70 %.
Pemerintah terus percepat pendistribusian serta memperlebar target UMKM yang mendapatkan pertolongan program PEN. Mengenai empat program PEN yang dikerjakan Kementerian Koperasi serta UKM. Keembat program itu ialah Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan KUR, Pembiayaan Investasi ke Koperasi lewat LPDB, serta Bantuan Non-KUR.
Teten juga menguraikan, realisasi pendistribusian Banpres periode Agustus–September sudah capai 72,46 % dengan nilai Rp15,93 triliun. Jumlah aktor usaha mikro yang mendapatkan pertolongan sekitar 6,63 juta orang, dengan nilai pertolongan Rp 2,4 juta per aktor usaha.
“Target pendistribusian step awal ialah 9,1 juta orang. Kami sudah mengirim surat menyarankan pelebaran target penerima jadi 12 juta aktor usaha mikro. Surat saran sedang dicermati oleh Kementerian Keuangan,” kata Teten dalam Rapat Pengaturan Pimpinan Komite PC-PEN dengan beberapa Pimpinan Kementerian serta Instansi, Minggu (27/9/2020).
Sambungnya, banpres Produktif Usaha Mikro mengarah aktor UMKM spesial mikro yang “unbankable” serta tidak pernah mendapatkan pembiayaan dari instansi keuangan. Program ini mempunyai tujuan untuk menggerakkan usaha mikro untuk masuk ke pembiayaan resmi.
Mengenai realisasi Pembiayaan Investasi ke Koperasi lewat LPDB benar-benar relevan capai 74,56 % dengan nilai Rp 745,6 miliar. Keseluruhan nilai program ini ialah Rp 1 triliun, dengan arah pelebaran modal kerja buat koperasi terpengaruh COVID-19, dengan bunga maximum 3 %.
“Sekarang ini dibutuhkan kebijaksanaan bagaimana koperasi ikut berperanan untuk beli produk pangan rakyat. Taktik ini perlu dilaksanakan dengan menguatkan likuiditas koperasi. Karenanya telah diusulkan tambahan budget PEN LPDB,” tuturnya.
Untuk perolehan Bantuan KUR, Teten menjelaskan sudah diterima oleh 5,53 juta nasabah atau capai 33,08 %. Usaha percepat realisasi Bantuan KUR, Kementerian Koperasi serta UKM lakukan taktik publikasi “one by one” ke penyalur KUR, dan lakukan rileksasi serta pelebaran.
Disamping itu, realisasi Bantuan Non KUR belumlah ada. Ini karena masalah pemrosesan data serta tagihan aktor UMKM yang paling bergantung di tingkat keterlibatan BLU serta koperasi.
Setelah itu, Kementerian Koperasi serta UKM menggerakkan penyediaan barang serta layanan pemerintah atau BUMN yang mengikutkan serta mengutamakan UMKM.
“Usaha ini sudah membawa hasil dengan diluncurkannya Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Penyediaan, serta Situs UKM, yang disebut basis berbelanja digital pemerintah atau BUMN untuk beberapa produk UMKM,” katanya.
Hal tersebut ikut kerja sama juga dengan Instansi Kebijaksanaan Penyediaan Barang/Layanan Pemerintah (LKPP) bekerjasama lewat Situs UMKM serta Bela Penyediaan untuk menghisap beberapa produk UMKM dengan kekuatan Rp321 triliun.
Aplikasi Bela Penyediaan dibuat dalam rencana penyukupan kebutuhan barang/layanan pemerintah dengan nilai nominal s/d Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) per paket penyediaan/transaksi.
“Sedang kerjasama dengan Kementerian BUMN lewat Pasar Digital (PADI) untuk pastikan berbelanja barang serta layanan di bawah nilai Rp 14 miliar mengutamakan produk UMKM. Sekarang ini 9 BUMN sudah siap serta dengan cara setahap ke BUMN yang lain untuk menghisap produk UMKM,” ujarnya.
Menko Bagian perekonomian Airlangga Hartarto papar peringkasan izin UMKM. Ini dilaksanakan untuk melakukan perbaikan iklim investasi Indonesia.
